Percepat Pemerataan di Papua, Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur
By Admin
nusakini.com-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia dalam rangka memenuhi keadilan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi fokus pembangunan infrastruktur PUPR.
Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Diskusi Media "Visi Pembangunan Indonesia Sentris: Pemerataan di Papua" di Jakarta Selatan.
Pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak semata menghubungkan antar kota/kabupaten untuk membuka keterisolasian, namun harus dapat menurunkan angka kemahalan.
Menteri Basuki menambahkan bahwa pembangunan jalan Trans Papua dan perbatasan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi saat ini sudah memperlihatkan progres yang signifikan. Misalnya, harga bahan pokok dan semen yang masih mahal di Wamena. Untuk itu perlu dibangun jalan dari Mamugu (yang memiliki pelabuhan kecil)- Kenyam - Habema hingga Wamena, termasuk beberapa jembatan yang perlu dibangun.
Menteri Basuki melanjutkan nantinya Wamena akan terhubung juga dengan tol laut dan Jalan Trans Papua Wamena - Ilaga - Enarotali - Nabire hingga Wasior yang juga memiliki pelabuhan bongkar muat barang. Dengan adanya jalan yang terhubung ke Wamena dan lokasi-lokasi lain di pedalaman, angkutan logistik tidak lagi harus melalui udara yang akan mengurangi biaya secara keseluruhan.
Menteri Basuki mengemukakan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Perbatasan. Meskipun kendaraan yang lewat relatif sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki dengan medan yang sulit dan memakan waktu lama,saat ini sudah dapat melintasi jalur yang sama dengan lebih mudah dan cepat.
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan dari 4.300 Km jalan Trans Papua, saat ini sudah terhubung sepanjang 3.850 km dan ditargetkan tahun 2018 sudah tersambung semua ruasnya. Sedangkan untuk jalan perbatasan, dari 1.068 km jalan perbatasan, 884 km diantaranya juga sudah terhubung dan ditargetkan pada tahun depan keseluruhannya dapat terhubung.
Pada ruas jalan yang sudah ada ini, digunakan juga untuk pemasangan jaringan fibre optic oleh Kementerian komunikasi dan Informatika.
Selain pembangunan konektivitas, kawasan perbatasan juga mendapatkan sentuhan pembangunan. Kementerian PUPR telah selesai mengerjakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang kelak dilengkapi infrastruktur penunjang lainnya seperti pasar sehingga kawasan PLBN dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ketahanan air juga penting untuk memenuhi kebutuhan air baku dan ketahanan pangan. Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi beberapa daerah irigasi dan tahun 2017 ini akan mulai disiapkan pembangunan Bendungan Baliem dengan daya tampung 200 juta m3 dan potensi pembangkit listrik 50 MW. "Rehabilitasi irigasi dilakukan secara padat karya yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A)," ujar Menteri Basuki.
Pembangunan disektor perumahan juga dilakukan, diantaranya adalah memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, melalui program rumah swadaya. "Ditargetkan di Papua dan Papua Barat masing-masing sebanyak 3.500 unit. Selain itu ada program rumah khusus yang dibangun untuk nelayan, tenaga medis, dan pemuka agama," ujar Menteri Basuki.
Selain itu dalam meningkatkan kualitas permukiman, dilakukan penanganan kawasan kumuh melalui program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yang menjangkau 41 kelurahan di Kota Sorong dan Kota Manokwari Barat.
Total dana APBN Kementerian PUPR yang dikucurkan untuk membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat tahun 2017 adalah sebesar Rp 7,61 triliun, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai Rp 2,18 triliun.
Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, namun belum mencukupi untuk seluruh program yang dibutuhkan. Selain itu, dengan tantangan alam yang ekstrim, pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat akan terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam merealisasikan seluruh program pembangunan infrastruktur PUPR diatas, Kementerian PUPR berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para kontraktor pelaksana lokal untuk mengerjakan proyek-proyek diantaranya melalui skema padat karya.(p/ab)